oleh

Fakta Terbaru Kasus Agus Buntung, Jumlah Korban Terus Bertambah hingga Jadi Sorotan DPR RI

-Berita, kriminal, Viral-75 Dilihat

Infoberitadunia Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan IWAS alias Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas, terus menjadi sorotan publik. Jumlah korban dalam kasus ini dilaporkan meningkat drastis hingga mencapai 15 orang, termasuk tiga korban di bawah umur. Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, menyampaikan informasi ini pada Jumat, 6 Desember 2024.

Joko mengungkapkan bahwa dua korban baru telah memberikan laporan kepada pihaknya, dengan membawa bukti berupa rekaman video dan suara. Penanganan kasus ini kini tengah dikawal secara intensif oleh pihak kepolisian bersama instansi terkait.

Sementara itu, status tahanan kota Agus Buntung menjadi bahan diskusi. Publik menanti keputusan aparat hukum mengenai kemungkinan pencabutan status tersebut untuk mempermudah proses penyidikan.

Korban Terus Bertambah

Dalam perkembangan terbaru, total korban yang melapor kini berjumlah 15 orang. Dua korban baru memberikan keterangan disertai bukti pendukung, termasuk rekaman video dan suara. Salah satu bukti suara menggambarkan proses manipulasi yang dilakukan tersangka kepada korbannya.

Ketua Ketua Komisi Disabilitas Daerah NTB, Joko Jumadi, menekankan pentingnya korban lain melapor resmi ke pihak berwajib untuk memperkuat proses hukum.

Bukti Rekaman Video dan Suara

Dua barang bukti yang baru diterima berupa rekaman suara dan video menjadi sorotan utama. Meski video tersebut tidak memiliki gambar, rekaman suara di dalamnya cukup memperjelas modus operandi tersangka.

Joko menjelaskan rekaman suara tersebut menunjukkan bagaimana Agus melakukan grooming dan manipulasi psikologis kepada korbannya. Bukti-bukti ini diharapkan dapat memperkuat dakwaan terhadap Agus Buntung.

Tuntutan Masyarakat

Publik semakin mendesak pencabutan status tahanan kota yang saat ini masih diberikan kepada Agus Buntung. Status ini dinilai tidak sejalan dengan beratnya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan.

Koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, serta Dinas Sosial sedang berlangsung untuk memastikan keadilan dalam penanganan kasus ini.