JAKARTA – Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden secara resmi mengembalikan kartu identitas liputan Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Diketahui, kartu tersebut sempat dicabut oleh pihak BPMI. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyampaikan bahwa kartu liputan yang diambil oleh Biro Pers itu adalah kartu khusus meliput di lingkungan Istana Kepresidenan .
“Biro Pers dan Media tidak mengambil ID profesional Mbak Diana sebagai jurnalis. Kita tidak mempunyai kewenangan itu. Tapi yang diambil oleh teman-teman itu adalah ID khusus Istana. Namun demikian, ID khusus Istana itu pun sekarang akan dikembalikan kepada yang bersangkutan,” kata Yusuf, Senin (29/9/2025).
Prosesi pengembalian kartu liputan khusus wartawan iIstana itu pun disaksikan secara langsung oleh Pimpinan Redaksi (Pimpred) CNN Indonesia Titin Rosmasari bersama jajaran redaksi lainnya.
Titin selaku pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Biro Pers yang telah merespons atas surat yang sebelumnya dikirimkan oleh redaksi CNN Indonesia.
Terima kasih dari kami yang terus membuat kami semangat dan percaya bahwa ini adalah upaya yang terbaik yang harus dilakukan, supaya kebebasan pers tetap dijunjung tinggi oleh semuanya,” ujar Titin.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyerukan agar Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) memberikan penjelasan terbuka terkait pencabutan kartu liputan istana seorang wartawan CNN Indonesia. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran baru mengenai komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers di tengah iklim demokrasi yang masih rentan.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan bahwa langkah BPMI Setpres tidak dapat dibenarkan, apalagi jika alasannya hanya karena sang wartawan mengajukan pertanyaan di luar agenda resmi Presiden. “Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” kata Munir dalam pernyataan resmi di Jakarta, Minggu.
Munir menilai tindakan pencabutan kartu liputan tersebut bukan hanya melanggar etika, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk penghalangan kerja jurnalistik. Ia mengingatkan bahwa publik berhak mendapat informasi, dan jurnalis memiliki mandat untuk menanyakan isu-isu relevan, sekalipun di luar naskah protokol istana.
Peristiwa ini bermula ketika seorang wartawan CNN Indonesia TV bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis dalam sesi wawancara cegat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9). Pertanyaan itu dijawab Presiden dengan singkat, seraya menyebut akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.
Namun tak lama setelah itu, beredar di media sosial keterangan sang wartawan bahwa kartu liputan istana miliknya telah diambil oleh BPMI Setpres. CNN Indonesia kemudian mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut melalui Pemimpin Redaksi Titin Rosmasari. “Benar, kartu liputan istana wartawan kami sudah diambil kembali,” ujarnya dalam keterangan terpisah.
