Papua, Infoberitadunia – Kementerian Pariwisata mengambil sejumlah langkah strategis untuk memastikan Kawasan Raja Ampat tetap terlindungi sebagai upaya menangani isu nasional dengan viral tagar #saverajaampat.
Pentingnya keseimbangan antara ekonomi dan ekologi pun menjadi hal yang ditekankan dalam pembangunan, khususnya pariwisata.
“Kita ingin pembangunan apapun, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, teritori sosial, dan skala ekonomi,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti dalam siaran pers yang diterima KompasTravel, Jumat (6/6/2026).
Diketahui, Raja Ampat dengan ekosistem pesisir dan laut yang kaya menawarkan banyak jasa lingkungan yang menyediakan beragam manfaat biologis dan sosial-ekonomi yang penting. Pariwisata dan perikanan menjadi pendapatan utama sekaligus sumber makanan bagi masyarakat lokal.
Namun, kini Raja Ampat terancam oleh kegiatan penambangan nikel. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan aktivitas pertambangan nikel di beberapa pulau di Raja Ampat, di antaranya Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.
Berdasarkan analisis Greenpeace, aktivitas tambang tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem hutan yang sangat signifikan.
“Lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami di tiga pulau tersebut telah dibabat habis,” ujar Iqbal Damanik dalam keterangannya.
Greenpeace juga mendokumentasikan bukti adanya limpasan tanah akibat aktivitas tambang yang menyebabkan sedimentasi di pesisir laut.
Hal ini berpotensi merusak terumbu karang dan ekosistem perairan di Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu kawasan laut dengan biodiversitas tertinggi di dunia. Untuk menjaga kelestarian kawasan Raja Ampat, Kementerian Pariwisata telah melakukan sejumlah langkah konkret diantaranya.
1. Kunjungan dan Dialog DPR Bersama Masyarakat
Kementerian Pariwisata bersama Anggota DPR-RI melakukan kunjungan langsung ke Raja Ampat, Papua Barat, pada 28 Mei hingga 1 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan guna menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat.
Dalam kunjungan tersebut, masyarakat menyampaikan penolakan terhadap rencana pemberian izin pertambangan baru. Mereka menegaskan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat yang harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan wilayah industri ekstraktif.
Sebagai hasil dari kunjungan tersebut, Komisi VII DPR berkomitmen membawa aspirasi mengenai pencemaran lingkungan akibat tambang nikel ke DPR RI. Selain itu, Komisi VII DPR juga meminta evaluasi izin tambang oleh pemerintah pusat sebagai upaya menjaga kelestarian ekosistem Raja Ampat.
2. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya
Widiyanti telah menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada Rabu (4/6/2025). Dalam pertemuan tersebut, baik Kementerian Pariwisata dan Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen untuk menjaga ekologi Raja Ampat.
Pemerintah daerah menegaskan agar kawasan Raja Ampat tetap diarahkan sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi unggulan pariwisata Indonesia, tanpa dikompromikan dengan aktivitas pertambangan.
3. Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Kementerian Pariwisata juga menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Kamis (5/6/2025), untuk menguatkan langkah perlindungan jangka panjang terhadap Raja Ampat.
Salah satu inisiatif utama yang sedang dikaji, yaitu mendorong Raja Ampat berfokus pada quality tourism, dengan mengedepankan sustainable tourism serta investasi hijau, yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
